Arah Pandang Wawasan Nusantara
Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan konstelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, maka arah pandang wawasan nusantara meliputi :
1. Arah Pandang ke Dalam
Arah pandang ke dalam bertujuan menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bahwa bangasa indonesia harus peka dan berusaha untuk mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatua dan kesatuan dalam kebhinekaan.
2. Arah Pandang ke Luar
Arah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerja sama dan sikap saling menghormati. Arah pandang ke luar mengandung arti bahwa kehidupan internasionalnya, bangsa Idonesia harus berusaha mengamankan kepentingan nasionalnya dalam semua aspek kehidupan demi
tercapainya tujuan nasional sesuai tertera pada Pembukaan UUD1945.
Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu
dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami
perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong
terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru
yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya.
Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta,
perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
Penerapan
Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola
tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara.
Implementasi dalam kehidupan politik,
adalah menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan
dinamis, mewujudkan pemerintahan yang kuat, aspiratif, dipercaya.Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil
Implementasi dalam kehidupan sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
Implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, adalah menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.
Beberapa tantangan Implementasi Wawasan Nusantara :
-
- Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya GLOBAL PARADOX menyatakan : negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan Buttom Up Planning, sedang untuk negara berkembang dengan Top Down Planning karena adanya keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan operasional berupa GBHN.Kondisi nasional (Pembangunan) yang tidak merata mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.- Dunia Tanpa Batas
a. Perkembangan IPTEKMempengaruhi pola fikir , pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya Manusia merupakan tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.b. Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless Word” dan “The End of Nation State” menyatakan : dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri dan konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan kepada pemerintah daerah dan masyarakat.Perkembangan Iptek dan perkembangan masyarakat global dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan Wawasan Nusantara, mengingat perkembangan tsb akan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.- Era Baru Kapitalisme
a. Sloan dan ZurekerDalam bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan Kapitalisme adalah suatu sistim ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri.Di era baru kapitalisme,sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan.b. Lester ThurowDalam bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan : untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu keseimbangan (balance) antara paham individu dan paham sosialis.Di era baru kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu global yaitu Demokrasi, Hak Azasi Manusia, Lingkungan hidup.- Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Indonesia tentang Hak dan KewajibanManusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.b. Kesadaran bela negaraDalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai Iptek, meningkatkan kualitas SDM, transparan dan memelihara persatuan.Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan pada perjuangan fisik.
Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara. Imlementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional. Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
· Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan social budaya
Untuk
mempercepat tercapainya tujuan wawasan Nusantara, disamping
implementasi seperti yang telah disebutkan diatas, perlu juga dilakukan
pemasyarakatan materi Wawasan Nusantara kepada seluruh masyarakat
Indonesia. Pemasyarakatan Wawasan Nusantara tersebut dapat dilakukan
dengan cara berikut1. Menurut sifat atau cara penyampaian, yang dapat dilaksanakan sebagai berikut:
a. Langsung yang terdiri dari ceramah, diskusi, dialog, tatap muka
b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak
2. Menurut metode penyampaian yang berupa :b. Tidak langsung, yang terdiri dari media elektronik dan media cetak
a. Keteladanan. Melalui metode penularan keteladanan dalam sikap
perilaku kehidupan sehari-hari kepada lingkungannya serutama dengan
memberikan contoh-contoh berpikir, bersikap dan bertindak mementingkan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sehingga
timbul semangat kebangsaan yang selalu cinta tanah air.
b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.
d. Integrasi.tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.
b. Edukasi, yakni melalui metode pendekatan formal dan informal. Pendidikan formal ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, pendidikan karier di semua strata dan bidang profesi, penataran, kursus dan sebagainya. Sedangkan pendidikan non-formal dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, pemukiman, pekerjaan, dan organisasi kemasyarakatan.
c. Komunikasi. Tujuan yang ingin dicapai dari sosialisasi wawasan nusantara melalui metode komunikasi adalah tercapainya hubungan komunikatif secara baik yang akan mampu menciptakn iklim saling menghargai, menghormati, mawas diri, dan tenggang rasa sehingga terciptanya kesatuan bahasa dan tujuan tentang wawasan nusantara.
d. Integrasi.tujuan yang ingin dicapai dari pemasyarakatan/sosialisasi wawasan nusantara melalui metode ini adalah terjalinnya pemahaman tentang wawasan nusantara akan membatasi sumber konflik di dalam tubuh bangsa Indonesia baik pada saat ini maupun di masa mendatang dan akan memantapkan kesadaran untuk mengutamakan kepentingan nasional dan cita-cita tujuan nasional.
Dalam melaksanakan pemasyarakatan, lingkup materi wawasan nusantara
yang disampaikan hendaknya disesuaikan dengan tingkat, jenis, serta
lingkungan pendidikan agar materi yang disampaikan tersebut dapat
mengerti dan dipahami.
Implementasi wawasan nusantara dalam bidang politik
1. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang – undang,
seperti UU Partai Politik, UU Pemilihan Umum, dan UU Pemilihan
Presiden.Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan
mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan
presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip
demokratis dan keadilan, sehingga tidak menghancurkan persatuan dan
kesatuan bangsa.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
2. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai denga hukum yang berlaku. Seluruh bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara, tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional.
3. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yamg berbeda, sehingga menumbuhkan sikap toleransi.
4. Memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk menigkatkan semangat kebangsaan dan kesatuan.
5. Meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korps diplomatik ebagai upaya penjagaan wilayah Indonesia terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong.
1. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan
kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena
kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti
memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin,
melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar
kemiliteran.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
2. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.
3. Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.
Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi
Dalam
bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan
ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping
itu, juga dapat mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya
alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal
balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
Implementasi wawasan nusantara dalam bidang ideologi
Secara ideologis-konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilainilai Pancasila dan UUD 1945, yang secara subtantif (isinya), dapat memberi arah pandang kemajemukan bangsa Indonesia pada prinsip persatuan dan kesatuan bangsa.
KESIMPULAN :
Untuk membangun suatu wawasan nusantara yang lebih baik atau menciptakan suatu negara yang adil dan aman , bagi seorang warga negaranya harus mendepankan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, karena Implementasi atau penerapan wawasan nusantara tercermin pada pola
pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau
kelompok. contohnya, implementasi dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sebagai seorang warga negara indonesia, kita harus menjaga nama baik bangsa, dengan tidak menjelek-jelekan negara, baik itu negara indonesia maupun negara lain, namun bagaimana caranya mewujudkan implementasi negara? kita bisa melakukannya dengan memberikan pendidikan pentingnya suatu negara.
SUMBER :
http://rdtksr6696.blogspot.com/2015/01/arah-pandang-wawasan-nusantara.html
TANTANGAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan kita juga menyadari bahwa faktor utama
yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupn baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam
semesta, perubahan dalam keehidupan itu adalah suata hal yang wajar,
alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan.
Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya
bangsa dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa,
apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan
hayut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan
nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa?
Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal,
dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
1. Pemberdayaan Masyarakat
a. John Naisbit. Dalam bukunya Global paradox, ia menulis "To be a
global powers, the company must give more role to th smallest part."Pada
intinya, Global Paradok membeikan pesan bahwa negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyanya. Pemberdayaan
masyarakat-dalam arti memberikan peran alam bentuk aktivitas dan
partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional-hanya dapat
dilakanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Buttom
up Planning Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan
Republik Indonesia, masih melaksanakan program Top Down Planning karena
keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan
operasional berupa GBHN (garis-garis Haluan Negara).
b. Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum
merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunan
sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi
tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
Apabila kondisi ini berlarut-larut, melalui isu global yang mencakup
demokratisasi, HAM (hak asasi manusia), dan lingkungan hidup. Strategi
baru yang di tegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya telah tertuang
dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang
mengamanatkan kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.
Dan uraian di atas taampak bahwa kapitalisme yang semula
dipratekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi
strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi
dengan menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui isu
global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi
Wawasan Nusantara.
2. Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban. Bangsa
Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Manusia Indonesia,
baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat di
bedakan namun tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan.
Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya
merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan
Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di
muka. Kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih di
utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kesadaran Bela negara. Pada waktu merebut dan mempertahankan
kemerdekaan, Indonesia menunjukan kesadaran bela negara yang opyimal,
dimana seluruh rakyat bersatu paduberjuang tanpa mengenal perbedaan,
pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme
karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan
fisik mengusir penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang
dihadapi adalah khususnya dalam memeangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam mengusai
IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami
penurunan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa prsatuan dan
kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri
dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan
kewajiban serta kesadaran bela negara yang di kaitkan dengan kesadaran
warga negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan
kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar
bahwa, sebagai warga negara, mereka harus selalu megutamakan kepentingan
nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini
merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
TANTANGAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan kita juga menyadari bahwa faktor utama
yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupn baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam
semesta, perubahan dalam keehidupan itu adalah suata hal yang wajar,
alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan.
Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya
bangsa dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa,
apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan
hayut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan
nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa?
Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal,
dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
1. Pemberdayaan Masyarakat
a. John Naisbit. Dalam bukunya Global paradox, ia menulis "To be a
global powers, the company must give more role to th smallest part."Pada
intinya, Global Paradok membeikan pesan bahwa negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyanya. Pemberdayaan
masyarakat-dalam arti memberikan peran alam bentuk aktivitas dan
partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional-hanya dapat
dilakanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Buttom
up Planning Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan
Republik Indonesia, masih melaksanakan program Top Down Planning karena
keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan
operasional berupa GBHN (garis-garis Haluan Negara).
b. Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum
merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunan
sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi
tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
Apabila kondisi ini berlarut-larut, melalui isu global yang mencakup
demokratisasi, HAM (hak asasi manusia), dan lingkungan hidup. Strategi
baru yang di tegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya telah tertuang
dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang
mengamanatkan kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.
Dan uraian di atas taampak bahwa kapitalisme yang semula
dipratekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi
strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi
dengan menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui isu
global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi
Wawasan Nusantara.
2. Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban. Bangsa
Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Manusia Indonesia,
baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat di
bedakan namun tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan.
Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya
merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan
Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di
muka. Kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih di
utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kesadaran Bela negara. Pada waktu merebut dan mempertahankan
kemerdekaan, Indonesia menunjukan kesadaran bela negara yang opyimal,
dimana seluruh rakyat bersatu paduberjuang tanpa mengenal perbedaan,
pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme
karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan
fisik mengusir penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang
dihadapi adalah khususnya dalam memeangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam mengusai
IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami
penurunan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa prsatuan dan
kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri
dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan
kewajiban serta kesadaran bela negara yang di kaitkan dengan kesadaran
warga negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan
kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar
bahwa, sebagai warga negara, mereka harus selalu megutamakan kepentingan
nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini
merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
TANTANGAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan kita juga menyadari bahwa faktor utama
yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupn baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam
semesta, perubahan dalam keehidupan itu adalah suata hal yang wajar,
alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan.
Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya
bangsa dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa,
apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan
hayut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan
nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa?
Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal,
dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
1. Pemberdayaan Masyarakat
a. John Naisbit. Dalam bukunya Global paradox, ia menulis "To be a
global powers, the company must give more role to th smallest part."Pada
intinya, Global Paradok membeikan pesan bahwa negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyanya. Pemberdayaan
masyarakat-dalam arti memberikan peran alam bentuk aktivitas dan
partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional-hanya dapat
dilakanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Buttom
up Planning Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan
Republik Indonesia, masih melaksanakan program Top Down Planning karena
keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan
operasional berupa GBHN (garis-garis Haluan Negara).
b. Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum
merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunan
sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi
tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
Apabila kondisi ini berlarut-larut, melalui isu global yang mencakup
demokratisasi, HAM (hak asasi manusia), dan lingkungan hidup. Strategi
baru yang di tegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya telah tertuang
dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang
mengamanatkan kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.
Dan uraian di atas taampak bahwa kapitalisme yang semula
dipratekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi
strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi
dengan menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui isu
global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi
Wawasan Nusantara.
2. Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban. Bangsa
Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Manusia Indonesia,
baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat di
bedakan namun tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan.
Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya
merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan
Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di
muka. Kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih di
utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kesadaran Bela negara. Pada waktu merebut dan mempertahankan
kemerdekaan, Indonesia menunjukan kesadaran bela negara yang opyimal,
dimana seluruh rakyat bersatu paduberjuang tanpa mengenal perbedaan,
pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme
karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan
fisik mengusir penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang
dihadapi adalah khususnya dalam memeangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam mengusai
IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami
penurunan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa prsatuan dan
kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri
dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan
kewajiban serta kesadaran bela negara yang di kaitkan dengan kesadaran
warga negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan
kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar
bahwa, sebagai warga negara, mereka harus selalu megutamakan kepentingan
nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini
merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
TANTANGAN IMPLEMENTASI
WAWASAN NUSANTARA
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam
bermasyarakat, berbangsa, dan kita juga menyadari bahwa faktor utama
yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai
kehidupn baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya. Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam
semesta, perubahan dalam keehidupan itu adalah suata hal yang wajar,
alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan.
Berkaitan dengan Wawasan Nusantara yang sarat dengan nilai-nilai budaya
bangsa dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa,
apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan kesatuan itu akan
hayut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan
nilai global yang menantang wawasan persatuan bangsa?
Tantangan itu antara lain adalah: pemberdayaan rakyat yang optimal,
dunia yang tanpa batas,era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara.
1. Pemberdayaan Masyarakat
a. John Naisbit. Dalam bukunya Global paradox, ia menulis "To be a
global powers, the company must give more role to th smallest part."Pada
intinya, Global Paradok membeikan pesan bahwa negara harus dapat
memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyanya. Pemberdayaan
masyarakat-dalam arti memberikan peran alam bentuk aktivitas dan
partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional-hanya dapat
dilakanakan oleh negara-negara yang sudah maju yang menjalankan Buttom
up Planning Sedangkan negara-negara berkembang, seperti Negara Kesatuan
Republik Indonesia, masih melaksanakan program Top Down Planning karena
keterbatasan kualitas SDM. Karena itu, NKRI memerlukan landasan
operasional berupa GBHN (garis-garis Haluan Negara).
b. Kondisi Nasional. Pembangunan Nasional secara menyeluruh belum
merata, sehingga masih ada beberapa daerah yang tertinggal pembangunan
sehingga menimbulkan keterbelakangan aspek kehidupannya. Kondisi
tersebut menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
Apabila kondisi ini berlarut-larut, melalui isu global yang mencakup
demokratisasi, HAM (hak asasi manusia), dan lingkungan hidup. Strategi
baru yang di tegaskan oleh Lester Thurow pada dasarnya telah tertuang
dalam nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila yang
mengamanatkan kehidupan yang serasi,selaras, dan seimbang antara
individu, masyarakat, bangsa, serta semesta dan penciptanya.
Dan uraian di atas taampak bahwa kapitalisme yang semula
dipratekkan untuk keuntungan diri sendiri kemudian berkembang menjadi
strategi baru guna mempertahankan paham kapitalisme di era globalisasi
dengan menekan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui isu
global. Hal ini sangat perlu diwaspadai karena merupakan tantangan bagi
Wawasan Nusantara.
2. Kesadaran Warga Negara
a. Pandangan Bangsa Indonesia tentang Hak dan Kewajiban. Bangsa
Indonesia melihat hak tidak terlepas dari kewajiban. Manusia Indonesia,
baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat, mempunyai
kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat di
bedakan namun tidak dapat di pisahkan karena merupakan satu kesatuan.
Tiap hak mengandung kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Kedua-duanya
merupakan dua sisi dari satu mata uang yang sama. Negara kepulauan
Indonesia yang menganut paham Negara Kesatuan menempatkan kewajiban di
muka. Kepentingan umum masyarakat, bangsa, dan negara harus lebih di
utamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
b. Kesadaran Bela negara. Pada waktu merebut dan mempertahankan
kemerdekaan, Indonesia menunjukan kesadaran bela negara yang opyimal,
dimana seluruh rakyat bersatu paduberjuang tanpa mengenal perbedaan,
pamrih dan sikap menyerah yang timbul dari jiwa heroisme dan patriotisme
karena perasaan senasib sepenanggungan dan setia kawan dalam perjuangan
fisik mengusir penjajah. Dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang
dihadapi adalah khususnya dalam memeangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan dalam mengusai
IPTEK, meningkatkan kualitas SDM, serta menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa. Di dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara mengalami
penurunan fisik. Hal ini tampak dari kurangnya rasa prsatuan dan
kesatuan bangsa dan adanya beberapa daerah yang ingin memisahkan diri
dari NKRI sehingga mengarah ke disintegrasi bangsa.
Dari uraian di atas mengenai pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan
kewajiban serta kesadaran bela negara yang di kaitkan dengan kesadaran
warga negara secara utuh, tampak kesadaran di dalam persatuan dan
kesatuan mengalami penurunan. Anak-anak bangsa belum sepenuhnya sadar
bahwa, sebagai warga negara, mereka harus selalu megutamakan kepentingan
nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kondisi ini
merupakan tantangan bagi Wawasan Nusantara.
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Copy and WIN : http://ow.ly/KNICZ
Tidak ada komentar:
Posting Komentar